Kitab untuk Fungsional Perencana

Bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya manusia pada aparatur negara yang bertugas melakukan kegiatan perencanaan pembangunan, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai perencana. Perencana, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh jabatan yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Adapun tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta untuk menjamin pembinaan karir, maka diperlukan aturan-aturan sebagai pedoman bagi seorang fungsional perencana agar dapat bekerja dan berkarya secara paripurna sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. 

Dibawah ini beberapa Peraturan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Perencana, dengan rincian (daftar isi) sebagai berikut:

Pedoman Penyusunan APBD 2015

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya pencapaian tujuan, visi misi dan prioritas pembangunan, maka perlu dilaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, transparan, dan tentu akuntabel. Untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

Prediksi Soal Tes CPNS Tahun 2014

Pada tahun 2014 ini, Pemerintah kembali akan membuka peluang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Metode yang dipergunakan sama dengan pelaksanaan tahun 2013 yaitu dengan sistem CAT (Computer Assisted Test), yaitu ujian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Untuk pendaftaran juga rencananya akan dilakukan secara online sehingga meminimalisir kemungkinan adanya peserta yang mendaftar di dua (2) lokasi berbeda. 

Jadwal Tes CPNS 2013

Tahun 2013 ini menjadi medan perjuangan bagi para pencari kerja khususnya yang berminat untuk menyandang gelar PNS, karena akan diselenggarakan tes CPNS menyusul telah dicabutnya moratorium penerimaan PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN). Pelaksanaan tes CPNS sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN dibagi dalam dua metode, yaitu sitem yang menggunakan Lembar Jawab Komputer (LJK) dan sistem Computer Assested Test (CAT).

Tes CPNS melalui sistem LJK baik dari kategori 2 maupun pelamar umum direncanakan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3 November 2013.

Pengumuman Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun Ajaran 2013/2014 melalui Pengumuman Nomor: 892.1/3338/SJ membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan mengikuti Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Diploma IV), pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Adapun Persyaratan, Tahapan Seleksi dan informasi lainnya download dibawah ini

untuk informasi lebih lanjut dapat dikunjungi website Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2014

 

Sebagai pedoman bagi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Permendagri No. 27 Tahun 2013
Lampiran Permendagri No. 27 Tahun 2013

Jabatan Eselon III dan IV Dihapus

KemenPAN-RB Siapkan 11 Jababatan Fungsional

JAKARTA,FAJAR - Rencana pemangkasan jabatan eselon III dan IV semakin mendekati kenyataan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyiapkan 11 jabatan fungsional (Jabfung) utama untuk memindahkan PNS yang menduduki jabatan eselon III dan IV. Menurut Wakil MenPAN-RB, Eko Prasojo, hal ini dilakukan agar pegawai tidak dirugikan dan tetap memiliki orientasi kinerja.

“Kita mulai memindahkan orientasi struktural menjadi fungsional dengan memangkas eselon III dan IV,” kata Eko Prasojo di Jakarta, Senin (11/3).

Pusbindiklatren: Penawaran Diklat Non Gelar 2013

Pada tahun 2013 ini, Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) kembali membuka kesempatan bagi putra putri Indonesia yang bekerja di bidang Perencanaan untuk mengembangkan potensi dan kapasitas serta kualitas diri dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Diklat Non Gelar 2013.

Ada 5 (lima) topik Diklat Non Gelar yang ditawarkan yaitu:

1. Pro-Poor Planning and Budgeting (P3B)
2. Green Economy (GE)
3. Mitigasi Bencana Alam (MBA)
4. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)
5. PPD-RPJMD

Pendaftaran Diklat Fungsional Perencana (FP) dan Workshop Pendukung Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2013

Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Bappenas sebagai Instansi Pembina Jabatan Perencana bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum dan penyelenggaraan diklat fungsional perencana. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2013, Pusbindiklatren Bappenas bermaksud memfasilitasi penyelenggaraan diklat Fungsional Perencana tersebut.

Diklat Fungsional Perencana diperuntukkan bagi perencana yang akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, atau calon pemangku jabatan fungsional perencana yang akan diangkat pertama kali atau pindah jabatan dari jabatan lain

KETENTUAN DAN PERSYARATAN DIKLAT FUNGSIONAL PERENCANA

1. Jenjang Diklat Fungsional Perencana (FP):

Diklat FP terdiri atas 4 jenjang yaitu Pertama: 7 minggu, Muda: 5 minggu, Madya: 3 minggu dan Utama: 1 minggu;

2. Jadwal pelaksanaan Diklat:

a. Akhir pendaftaran 28 Pebruari 2013;

b. Tes Materi direncanakan pada tanggal 23 Maret 2013;

c. Jadwal pelaksanaan akan kami umumkan melalui website pada minggu Pertama bulan Maret 2013

Buku Pegangan Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2012 - 2013

Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2012

Perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan sangatlah berat dan pengorbanan untuk bisa terbebas dari belenggu penjajahan sudah tidak terhitung lagi baik harta bahkan nyawa. Semua itu adalah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa yang akan selalu tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah Bangsa Indonesia.

Salah satu peristiwa yang menuntut pengorbanan dari rakyat dan para pejuang Indonesia adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang telah menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Meskipun dalam pertempuran itu para pejuang hanya menggunakan senjata ala kadarnya seperti bambu runcing, namun semangat bertempur mereka demikian hebatnya sehingga mampu mengusir penjajah yang memiliki persenjataan lebih lengkap 

10 Pemprov Dilarang Rekrut CPNS 2013

JAKARTA - Syarat pengajuan usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) daerah tahun 2013, masih sama dengan syarat yang diberlakukan tahun 2012. Antara lain, belanja pegawai di APBD tidak boleh lebih dari 50 persen dari total belanja daerah.

cpns 2013

Dengan persyaratan ini, bisa dipastikan tidak semua daerah bisa melakukan rekrutmen CPNS tahun 2013. Berdasarkan data resmi yang dilansir Kementerian Keuangan, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah di APBD di 10 provinsi, melampaui angka 50 persen.

Tema dan Logo Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 84 tahun 2012

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah meluncurkan tema dan logo Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 84 tahun 2012.

Berikut Tema dan logo Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 84 tahun 2012.

Tema: 

DENGAN SUMPAH PEMUDA, KITA MANTAPKAN KEMANDIRIAN, KREATIVITAS DAN IDENTITAS KEBANGSAAN MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)

Untuk kali perdana Pemerintah Indonesia memiliki strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas-PPK) yang dikukuhkan dalam lembaran negara sebagai Peraturan Presiden (Perpres) 55/2012. Perpres tentang Stranas PPK Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) itu bukan saja memberikan arah bagi kebijakan antikorupsi di segenap institusi, baik Pusat maupun Daerah. Perpres itu juga memberikan kejelasan ukuran bagi upaya-upaya antikorupsi di Indonesia melalui sejumlah indikator keberhasilan yang capaiannya ditargetkan meningkat setiap tahun.

Dokumen yang diteken Presiden pada 23 Mei 2012 itu merupakan ikhtiar nyata untuk melanjutkan perang melawan korupsi. Ia juga merefleksikan komitmen internasional Pemerintah Indonesia pada United Nations Convention against Corruption (Konvensi PBB Antikorupsi, UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang 7/2006. Ratifikasi itu secara politis juga bermakna konsolidasi ke dalam melalui penyesuaian-kembali langkah-langkah strategis yang dibutuhkan.

Keputusan Menteri Agama No. 159 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433 H dan Idul Adha 1433 H

Berdasarkan laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2Ot2, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H, data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima'menjelang awal Dzulhijjah 1433 H jatuh pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H sekitar pukul 19:02:36 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih di bawah ufuk, dengan ketinggian hilal antara -4" 03' sampai dengan -2 L6'.

Lambang RI Mirip Kerajaan Samudera Pasai

Lambang negara Indonesia ini meniru lambang Kerajaan Samudera Pasai yang duluan eksis.

Jangan salah duga dua lukisan di atas sekilas mirip. Namun kalau diperhatikan detil sangat berbeda. Keduanya juga merupakan lambang dua negara yang berbeda. Yang pertama Garuda Pancasila lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua lambang Kerajaan Samudera Pasai. 

Pengumuman Tes CPNS Kemenkumham 2012

Sepertinya para pelamar CPNS yang telah mengikuti tes kompetensi dasar khususnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2012 harus kembali merajut kesabaran dan menikmati rasa penasaran lebih lama lagi. Hal ini menyusul ditundanya lagi pengumuman hasil tes kompetensi dasar seleksi CPNS tahun 2012, setelah sebelumnya juga mengalami penundaan. 

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013

Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2012 telah menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Bersama yang bernomor 5 Tahun 2012, SKB.06/MEN/VII/2012 dan 02 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.

Jadi bagi Anda yang merencanakan liburan di tahun 2013 sudah bisa menyusun rencana untuk menikmati berlibur bersama keluarga tentunya.

15 Provinsi Terkorup di Indonesia

Wow kaget dan miris rasanya setelah membaca berita ini. Ternyata Provinsi tempat aku berdiam saat ini termasuk dalam 15 provinsi terkorup di Indonesia ck.ck.ck.ck.ck.ck... Berita ini dilansir dalam website resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia www.depdagri.go.id.

Ini nih beritanya......

Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

Dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkeadilan, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, disusun program-program:

1.      Pro rakyat;

2.      Keadilan untuk semua (justice for all)

3.      Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals)